Informasi Terbaru - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat suara terkait Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yg menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines batal pailit. menggunakan terdapat keputusan itu, pihaknya akan terus memonitor perkembangan dan tidaklanjut PT Merpati Nusantara Airlines tadi. Agen Poker
"kalau tidak jadi pailit, ya kita mengikuti terus selanjutnya apa? restrukturisasinya seperti apa? prosesnya mirip apa? planning usaha ke depannya apakah robust atau enggak?," kata Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan, Hadiyanto ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (14/11/2018).
menjadi kreditur terbesar, pihaknya tidak mudah menerima keputusan tersebut. karena beberapa upaya yang dilakukan buat membangkitkan pulang maskapai tersebut dinilainya masih belum cukup kuat, sehingga menjadi bahan pertimbangan sang Kemenkeu.
"Apakah asumsi-perkiraan yg dipergunakan buat menghidupkan kembali robust tidak? apa syarat industri penerbangan yg sangat ketat ini make sense enggak?," istilah beliau.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rahmatarwata, berkata menggunakan adanya keputusan ini belum tentu keinginan Merpati Airlines untuk terbang balik pada 2019 berjalan mulus.
karena, Kementerian Keuangan masih terus menagih planning bisnis apa yg akan dijalankan oleh perusahaan ke depan. Mengingat Merpati Nusantara Airlines memegang utang lebih kurang Rp 2,66 triliun kepada pemerintah yg belum dilunaskan.
"seperti yang telah disampaikan Bu Menteri, Kemenkeu itu concern menggunakan acara kerja, bisnis plan yang andal. Itu penting banget. Persetujuan pengadilan buat menyampaikan PKPU tidak lalu berarti semuanya telah beres," ujarnya.
Ingin Terbang Lagi, Kemenkeu Tagih planning usaha Merpati
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan buat menyetujui proposal perdamaian PT Merpati Nusantara Airlines menggunakan para krediturnya yg digelar pada Pengadilan Negeri (PN), Surabaya, Jawa Timur. menggunakan demikian, PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan batal pailit.
Meskipun tidak jadi pailit, asa Merpati Airlines buat terbang balik pada 2019 belum bisa berjalan mulus. sebab, Kementerian Keuangan masih terus menagih planning usaha yg akan dijalankan sang perusahaan ke depan. Mengingat Merpati masih memiliki utang sebesar Rp 2,66 triliun pada Kementerian Keuangan.
"mirip yang sudah disampaikan Bu Menteri, Kemenkeu itu concern dengan acara kerja, usaha plan yang andal. Itu krusial banget. Persetujuan pengadilan buat menyampaikan PKPU tidak kemudian berarti semuanya udah beres," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rahmatarwata ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa 14 November 2018.
Pemerintah sangat hati-hati memberikan persetujuan kepada Merpati Nusantara Airlines buat terbang pulang. untuk itu, pemerintah akan menelaah sebaik-baiknya siapa saja investor yg menyatakan minat buat memberikan pinjaman kapital bagi Merpati ke depan.
"Kami harus ikuti dengan sebaik-baiknya, dengan termasuk mengultinise planning bisnis yang ditawarkan nanti sang calon investor. Itu tentu akan kita ikuti sebaik-baiknya. yg krusial, merupakan bahwa dengan penetapan PKPU menggunakan pengadilan ini, ialah apa yg sebagai concern Kemenkeu itu mampu diterima oleh Merpati serta calon investornya," jelasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak pernah berniat buat menolak atau mempailit perusahaan penerbangan pelat merah tersebut. tetapi, perlu kehati-hatian supaya nanti ketika beroperasi kembali Merpati menerima pengelolaan yang baik.
"Sebetulnya harus dicatat, bukan menolak ataupun apalagi mempailitkan. Kita ingin melihat, proposal yang masuk menangani Merpati Nusantara Airlines, itu kredibel. Memang benar -betul nanti mampu efektif sinkron proposednya buat rekturisasi, menyelamatkan atau apapun namanya. Tentu kita tidak happy jikalau lalu kita punya menerima proposal yg tidak andal," tandasnya. Agen Poker
Tidak ada komentar:
Posting Komentar